Tempat tinggal kita baik itu bangunan berikut tanahnya merupakan salah satu bentuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Hampir semua orang tentunya pernah dan tahu tentang transaksi pengalihan hak atas tanah maupun bangunan, atau bahkan pernah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Sebenarnya bagaimanakah prosedur dalam pengalihan hak atas tanah dan hak atas bangunan tersebut? berapa harga pajak yang harus dibayar dan berapakah besarannya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak ulasannya dalam artikel tentang BPHTB dibawah ini dengan baik.

PENGERTIAN BPHTB

Pajak diadakan guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pembangunan yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Lalu, BPHTB tidak terkandung kata kata pajak didalamnya, apakah BPHTB bukan termasuk dalam pajak? Terdapat beberapa macam ciri khas yang dapat memberikan pembeda antara bea dan pajak.

Ciri ciri pertamanya adalah pajak diawali dengan keadaan saat terutang. Misalnya, dalam pembelian tanah yang bersertifikat maka sudah harus membayar BPHTB sebelum adanya transaksi atau sebelum dibuat dan ditandatanganinya akta. Hal ini juga dipakai dalam bea materai, siapapun yang membeli materai tempel, berarti ia sudah melakukan pembayaran bea materai meskipun belum terjadi keadaan pajak terutang.

Ciri kedua adalah adanya frekuensi pembayaran dari bea terutang yang dilakukan dengan cara insidentil ataupun berkali kali serta tidak adanya tahapan ikatan waktu. Misalnya ,dalam hal membayar materai tempel, maka dapat dilakukan kapanpun. Begitu juga dengan BPHTB terutang yang tidak diberikan jangka waktu. Beda dengan pajak yang harus dibayar seusai dengan jatuh tempo.

Sedangkan pengertian BHTB diatur dalam Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah disempurnakan dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB. BPHTB menurut undang undang tersebut adalah sebuah bea yang dibebankan atas perolehan dari hak atas tanah dan hak atas bangunan.

DASAR HUKUM BPHTB

Pengertian BPHTB telah diatur dalam Undang Undang BPHTB Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 2 undang undang tersebut, disebutkan bahwa obyek BPHTB adalah berupa jual beli, tukar menukar, waris, hibah wasiat, pemasukan dalam sebuah perseoran dan badan hukum, pemisahan hak yang berakibat pada peralihan, penunjukan dalam sebuah proses lelang, melaksanakan putusan hakim yang in kracht, penggabungan dan peleburan usaha, pemekaran usaha, dan pemberian hadiah.

SYARAT MENGURUS BPHTB

Dalam mengurus pembayaran BPHTB ada beberapa syarat yang perlu anda perhatikan, yaitu :

  1. Untuk jual beli, maka yang diperlukan adalah :
    1. SSPD BPHTB
    2. Fotokopi SPPT dari PBB pada tahun yang bersangkutan.
    3. Fotokopi E-KTP dari wajib pajak.
    4. Fotokopi Struk ATM Bukti Pembayaran PBB dalam kurun waktu 5 tahun terakhir atau fotokopi STTS.
    5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah berupa sertifikat, AJB, maupun Girik atau Letter C).
  2. Untuk hibah, jual beli waris ataupun waris, maka syarat yang harus dipenuhi kurang lebih sama, ditambah dengan fotokopi surat keterangan waris ataupun akta hibah yang digunakan untuk memberikan pengurangan jumlah dari setiap bentuk transaksi yang ada, serta fotokopi kartu keluarga yang berlaku.

NILAI PEROLEHAN OBYEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BERIKUT PERHITUNGANNYA

NPOPTKP ditentukan sebesar 60 juta bagi semua jenis perolehan hak atas tanah dan juga bangunan. Sedangkan untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat, ditentukan sebesar 300 juta rupiah. Semua ketentuan tersebut diperoleh dengan catatan bahwa NPOPTKP tersebut diberikan sekali bagi tiap tiap wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun.

Contoh perhitungannya adalah :

Seseorang melakukan jual beli tanah di Bandung dengan data sebagai berikut :

Luasnya 1000 meter persegi

NJOP sebesar 1 juta per meter

NJOPTKP Bandung 80 juta

Harga yang disepakati adalah 2 juta per meter, sehingga nilai transaksinya adalah 1000 x 2 juta = 2 milyar.

Besaran PPh dan BPHTB dihitung sebagai berikut :

PPh = 5 % x NPOP = 5 % x 2 milyar = 100 juta

BPHTB = 5 % x (NPOP-NPOPTKP) = 5 % x (2 milyar – 80 juta) = 96 juta rupiah.

Cari Artikel di Sini