Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Berdasarkan Pasal 25

Seorang pelaku usaha baik itu orang perorangan ataupun badan usaha, tentunya memperhatikan salah satu ketentuan dalam perpajakan yang tercantum dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 atau disebut sebagai PPh Pasal 25. Pajak ini memberikan beberapa kemudahan dalam hal pembayarannya karena dapat diangsur oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dengan cara ini, diharapkan seseorang yang menjadi Wajib Pajak ataupun badan usaha yang menjadi Wajib Pajak tidak akan merasa terbebani dengan jumlah dan ketentuan tentang pajak terutang dalam satu tahun periode pembayaran pajak. Inilah salah satu tujuan adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Undang undang Perpajakan atau disebut sebagai PPh Pasal 25.

Penagihan PPh Pasal 25 yang dilakukan selama satu tahun satu kali ini tercantum dalam SPT Tahunan Pajak. sifatnya yang tahunan membuat perhitungan pajak ini akan didapati dari data penghasilan yang masuk selama satu tahun berjalan. Jika Wajib Pajaknya berupa badan usaha, maka penghasilan yang dimaksud dapat dibuat setelah adanya laporan yang berkaitan dengan jumlah keuangan dan transaksi yang dilaporkan dalam laporan tutup buku tahunan.

PPh 25 DAPAT DIANGSUR

Agar Wajib Pajak tidak terlalu terbebani atas kewajiban membayar PPh 25 ini, maka dalam aturannya jenis pajak ini dapat dibayarkan dengan cara diangsur. Mekanisme PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku menjelaskan bahwa pembayaran pajak ini dapat dicicil ataupun diangsur di muka dengan cara membayar tiap bulannya, tidak harus dibayar sekaligus saat jatuh tempo.

Tujuan diadakannya aturan dalam Pasal 25 ini adalah sangat jelas untuk menghindarkan diri dari adanya pembayaran pajak yang sekalius dalam satu tahun pajak yang dirasa memberatkan tiap tiap Wajib Pajak. meskipun terdapat kemudahan ini, pembayarannya tetap harus dilakukan oleh orang perorangan dan tidak dapat diwakilkan ataupun dikuasakan.

BESARAN PPh PASAL 25

Angsuran pembayaran PPh 25 dihitung berdasarkan jumlah pajak yang terutang dalam satu tahun berjalan dibuktikan dengan SPT Tahunan tahun sebelumnya kemudian dikurangi dengan kredit pajak sebagaimana diatur dalam PPh Pasal 21, 22, 23, dan juga 24 kemudian dibagi 12 sesuai banyaknya bulan dalam satu tahun pajak. kredit pajak ini maksudnya adalah :

  1. PPh Pasal 21, bagi Wajib Pajak yang mempunyai NPWP, maka pembayaran kredit pajak akan diseusaikan dengan besaran tarif yang ada dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tambahan sebanyak 20 % bagi orang perorangan atau badan usaha yang tidak mempunyai NPWP.
  2. PPh Pasal 22, dikenakan pungutan dan pembebanan pajak sebesar 100% bagi yang belum dan tidak mempunyai NPWP.
  3. PPh Pasal 23, dikenakan potongan sebesar 15 % yang didasarkan atas dividen, royalti, bunga, dan juga hadiah. Sedangkan untuk sewa, imbalan jasa, dan juga jenis penghasilan lainnya dikenakan potongan sebesar 2 % saja.
  4. PPh Pasal 24, merupakan ketentuan tentang PPh yang dibayarkan di luar negeri dan tentu saja boleh dikreditkan.

KEBIJAKAN TARIF PPh PASAL 25

Penentuan tarif dalam PPh 25 dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu atau OPPT

Merupakan siapapun yang sedang menjalankan usahanya dalam bidang penjualan barang baik itu grosir ataupun ecer serta usaha jasa yang dilakukan dalam satu tempat usaha ataupun lebih. Tarif PPh Pasal 25 yang dikenakan adalah 0,75 % dikalikan omzet yang didapat perbulan dari tiap tempat usaha yang dimilikinya.

2. WP Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu atau OPSPT

Merupakan karyawan ataupun para pekerja bebas yang tidak mempunyai usaha sendiri. Tarif PPh Pasal 25 yang dibebankan adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan Tarif PPh yang terdapat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang undang PPh.

3. WP Badan

Untuk WP badan dibebani tarif pajak sebesar PKP dikalikan 25 % dari tarif PPh yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang undang PPh.

Cari Artikel di Sini



Leave a Comment

*

%d bloggers like this: