Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia adalah membayar pajak. Membayar pajak atau menyetor pajak dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang ada di wilayah Kabupaten atau Kota masing masing dengan menggunakan media berupa formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

SSP adalah surat setoran pajak yang dipakai oleh wajib pajak guna melakukan penyetoran pajak ke kas milik negara yang dibayarkan melalui kantor pajak ataupun media pembayaran pajak lainnya yang sesuai dengan ketentuan berlaku. SSP digunakan untuk bukti adanya pembayaran pajak oleh wajib pajak. SSP dikatakan sah jika sudah diberi pengesahan oleh pejabat kantor dimana pembayaran dilakukan. SSP menjadi suatu formulir penting sebagai bukti bahwa anda sudah melapor dan membayarkan pajak yang menjai salah satu bentuk kewajiban.

Dasar hukum pengaturan tentang bentuk formulir SSP berikut penjelasannya dapat anda temukan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 yang disempurnakan dengan Nomor PER-24/PJ/2013. Berdasarkan ketentuan, SSP adalah bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak berupa sebuah formulir ataupun media jenis lainnya untuk dibayarkan pada kas negara melalui perantara tempat tempat yang sudah ditunjuk dan ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Daftar Isi

ISI DAN BENTUK FORMULIR SSP

Terdapat setidaknya 4 lembar SSP dimana tiap lembarnya berisikan :

  1. Lembar 1 diperuntukkan bagi arsip wajib pajak.
  2. Lembar 2 diperuntukkan bagi KPPN.
  3. Lembar 3 diperuntukkan bagi pihak yang melaporkan wajib pajak ke KPP.
  4. Lembar 4 diperuntukkan bagi arsip KPP atau Kantor yang menerima pembayaran misalnya bank.

Pada umunya, formulir SSP ini hanya terdiri dari 4 lembar saja. Namun, dalam beberapa keadaan terdapat tambahan 1 lembr guna arsip Wajib Pungut maupun pihak pihak lain yang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

CARA PENGISIAN SSP

  1. Kolom NPWP diisikan keterangan tentang digit nomor wajib pajak yang anda miliki.
  2. Nama WP diisikan keterangan nama anda atau nama wajib pajak yang bersangkutan.
  3. Alamat WP diisikan keterangan alamat domisili yang terdapat dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
  4. NOP diisikan keterangan Nomor Objek Pajak yang diperoleh dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari Pajak Bumi dan Bangunan.
  5. Alamat OP diisikan keterangan mengenai alamat objek pajak atau alamat tempat keberadaan objek pajak disesuaikan dengan SPPT.
  6. Kode akun pajak diisikan dengan keterangan dari serangkaian angka berupa kode akun pajak untuk jenis jenis pajak yang dibayarkan. Kode ini dapat anda lihat melalui tabel kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak yang ada dalam Lampiran Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2013.
  7. Kode jenis setoran diisikan dengan angka bagi setiap pajak yang akan disetorkan sebagaimana tercantum dalam Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak.
  8. Kolom uraian pembayaran diisikan keterangan tentang uraian yang ada pada kolom jenis setoran sebelumnya dan berhubungan dengan isian kode akun pajak dan kode jenis setoran pajak.
  9. Masa pajak diberikan keterangan tanda silang pada salah satu kolom masa pajak yang tersedia. Jika pembayaran dilakukan untuk lebih dari satu masa pembayaran pajak, maka dapat digunakan satu formulir SSP bagi satu masa pajak yang berjalan.
  10. Tahun pajak disiikan keterangan tentang tahun pajak terutang.
  11. Nomor ketetapan diisikan keterangan mengenai nomor ketetapan yang ada dalam Surat Ketetapan Pajak yang dilihat pada Surat Tagihan Pajak (STP) jika SSP anda tersebut adalah pembayaran pajak kurang bayar.
  12. Jumlah pembayaran diisikan keterangan mengenai jumlah pajak atau nilai pajak yang dibayar dalam nominal rupiah.
  13. Terbilang diisikan keterangan tentang nilai pajak yang dibayarkan tadi dengan tulisan abjad.
  14. Diterima oleh kantor penerima pembayaran diisikan keterangan tentang tanggal penerimaan dimana anda membayar pajak dari Kantor Penerima Pembayaran. Setelah itu ditandatangani dan diisi dengan nama petugas yang menerima pembayaran, jangan lupa bubuhi stempel kantor penerima pembayaran dimana anda melaksanakan transaksi.
  15. Wajib pajak atau penyetor diisi dengan tanggal dan tempat penyetoran pajak berikut tanda tangan dan nama jelas dari wajib pajak ataupun penyetor disertai stempel.
  16. Ruang validasi Kantor Penerima Pembayaran, diisikan dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dan nomor transaksi Bank (NTB).

Cari Artikel di Sini