Cara Hitung Pajak Penghasilan (PPh) Berdasar Pasal 22 Bagi Pengusaha

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar jumlahnya. Pajak ini dibebankan bagi tiap tiap Wajib Pajak yang telah memenuhi ketentuan guna menjalankan roda pemerintahan dan menjalankan pembangunan demi mewujudkan kemakmuran di masyarakat.

Tanpa pajak, sudah dipastikan negara mengalami defisit anggaran dan banyak rencana pembangunan negara yang mulai tersendat. Saat warga negara sebagai Wajib Pajak banyak yang mengemplang pajak dan tidak taat membayar pajak, maka disitulah akan terlihat kondisi keuangan negara yang mengalami penurunan drastis.

Dampaknya, seluruh roda pembangunan dan pemerintahan akan ikut tersendat yang juga berkaitan dengan penurunan pelayanan terhadap masyarakat. Kasus kasus pajak yang saat ini banyak terjadi di Indonesia inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung mengapa pemerintah gencar menjalankan program Tax Amnesty.

PERBEDAAN PPh PASAL 22 DENGAN JENIS PAJAK PENGHASILAN LAINNYA

Menurut peraturan perundang-undangan, PPh tidak hanya PPh Pasal 22 saja, namun ada juga PPh Pasal 21 dan juga PPh Pasal 23. PPh Pasal 22 ini dibebankan pada badan badan usaha tertentu baik itu BUMN maupun milik swasta yang terjun langsung dalam kegiatan ekspor impor dan juga re-impor. Perbedaan PPh Pasal 22 dengan jenis Pajak Penghasilan lainnya adalah bahwa PPh Pasal 22 ini mempunyai obyek yang lebih bervariasi.

Sedangkan untuk PPh Pasal 21, obyek pajaknya hanyalah gaji, upah, honorarium, dan juga tunjangan serta penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan pemberian balas jasa. Adapun PPh Pasal 23 dibebankan atas obyek pajak berupa penyerahan jasa, hadiah, dan juga modal, serta jenis penghargaan lainnya yang dibebani dengan PPh Pasal 21.

SUBJEK, OBJEK, DAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22

Undang undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum bagi pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini. Objek PPh Pasal 22 berdasarkan undang undang ini adalah segala jenis barang yang dianggap menghasilkan keuntungan.

Keuntungan disini dimaksudkan bahwa baik penjual maupun pembeli akan sama sama mengambil keuntungan dari sebuah transaksi perdagangan yang dilakukan. Adapun subjek dari PPh Pasal 22 adalah Badan usaha, Agen Tunggal Pemegang Merek atau ATPM, produsen dan importir BBM, badan usaha yang melakukan suaha di bidang industri baja, dan juga pedagang pengumpul baik itu hasil hutan, pertanian, dan perkebunan, serta lain sebagainya.

Untuk penjualan barang barang mewah yang dijual dengan harga jual lebih dari 20 milyar, ataupun penjualan kapal pesiar dan benda sejenisnya yang dijual dengan harga jual lebih dari 10 milyar, berikut rumah mewah dan tanahnya yang dijual dengan harga jual lebih dari 10 milyar, juga akan dibebani dengan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 ini.

Adapun pihak yang mempunyi kewenangan untuk memungut PPh Pasal 22 ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan juga Bank Devisa yang berwenang mengurus pemungutan PPh Pasal 22 bagi objek pajak yang berkaitan dengan impor dan juga Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa objek dan subjek pajak dari PPh Pasal 22 ini sangatlah beragam.

TARIF PPh PASAL 22

  1. Untuk barang impor, tarif yang dikenakan sebesar 2,5 % atau 7,5% x nilai impor barang tergantung dari jenis barang yang diimpor tersebut.
  2. Untuk pembelian barang, tarif yang dibebankan adalah 1,5 % x harga pembelian yang tidak termasuk PPn final.
  3. Untuk penjualan hasil produksi disesuaikan dengan jenis barangnya mulai dari 0,25 % atau 0,1 % atau 0,3 % ataupun 0,45 % dikalikan DPP PPn yang bersangkutan.
  4. Untuk pembelihan bahan keperluan industri, tarif yang dibebankan adalah 0,25 % x harga pembelian.
  5. Sedangkan untuk impor kedelai, gandum, dan juga tepung terigu tarif yang dibebankan adalah 0,5 % dikalikan nilai impor barang yang bersangkutan.

Cari Artikel di Sini



Leave a Comment

*

%d bloggers like this: