Pengertian dan Bentuk-Bentuk Faktur Pajak

Pajak merupakan sumber utama pemasukan suatu negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pajak merupakan satu satunya pungutan resmi yang memang diatur dan diwajibkan oleh Negara melalui Pemerintah.

Di Indonesia, ketentuan tentang perpajakan telah tercantum dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2017 sebagai penyempurnaan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak. Dalam peraturan perundang undangan tersebut, telah diatur pula hal hal yang terkait dengan adanya sebuah kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dan juga hal hal apa saja yang berkaitan langsung dengan pembayaran pajak bagi tiap tiap Wajib Pajak (WP).

Dalam ilmu perpajakan, ada istilah faktur pajak yang harus dipahami dan dimengerti oleh setiap Wajib Pajak. Faktur Pajak ini perlu pemahaman dan pengertian dari tiap Wajip Pajak agar tidak menimbulkan ambiguitas dan kerancuan dalam proses pembayaran pajak terutang. Pemahaman yang mendalam dan baik terhadap faktur pajak ini tentunya akan berdampak pada kemudahan komunikasi bagi wajib Pajak dengan Petugas Pelayanan Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

PENGERTIAN DAN BENTUK FAKTUR PAJAK

Faktur pajak merupakan sebuah bukti adanya pungutan pajak atau pajak terutang yang dibuat oleh seorang Pengusaha Kena Pajak atau PKP sebagai sebuah bagian dari adanya kewajiban membayar pajak yang dilakukan untuk menyerahkan Jasa Kena Pajak atau JKP atau penyerahan barang yang kena Pajak atau BKP. Faktur pajak ini telah menjadi suatu bagian dari tanggung jawab seorang PKP yang harus dilaporkan dan diserahkan pada petugas pelayanan perpajakan agar tercipta sebuah transparansi dalam bidang perpajakan dan terhindar dari penggelapan pajak.

Sebelum anda menjadi seorang Wajib Pajak, maka anda diwajibkan untuk menyerahkan faktur pajak ini, sehingga nantinya anda dapat dikukuhkan menjadi Wajib Pajak oleh pihak yang terkait di bidang perpajakan di bawah naungan Dirjen Pajak. Setelah itu, bagi PKP yang sudah dikukuhkan akan dikenakan kewajiban untuk Pajak Pertambahan Nilai atau PPn. Dalam Undang-undang tentang PPn, terdapat 3 jenis faktur pajak yang dikenal dalam masyarakat, yaitu :

  1. Faktur berbentuk standar
  2. Faktur berbentuk gabungan
  3. Faktur berbentuk sederhana

FAKTUR PAJAK STANDAR

Faktur ini dibuat oleh PKP yang didasarkan atas Ketentuan DJP Nomor Kep-53/PJ/1994. Faktur ini berupa sebuah kertas dalam ukruan kwarto yang memuat keterangan tentang NPWP, alamat, nama PKP, informasi tentang barang dan jasa berikut jumlah harga jualnya, potongan harganya, PPn atau PPnBM yang dikenakan, nomor seri dan kode pembuatan faktur pajak, serta jabatan dan nama terang berikut tanda tangan pihak pihak yang terkait.

FAKTUR PAJAK GABUNGAN

Faktur pajak ini pada dasarnya merupakan gabungan dari faktur pajak berbentuk standar yang digunakan oleh PKP saat terjadi beberapa kali penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ataupun penerima jasa yang sama yang dilakukan dalam sebuah masa pajak atau satu kali masa pajak. Faktur jenis ini dibuat oleh PKP paling lambat tiap akhir bulan berikutnya setelah terjadi adanya peristiwa penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

FAKTUR PAJAK SEDERHANA

Sedangkan untuk faktur pajak yang satu ini pada dasarnya adalah sebuah dokumen fungsional yang disamakan dengan fungsi dari faktur pajak. Faktur ini akan diserahkan pada pembli maupun pengguna Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dalam sobekan kecil mirip dengan karcis ataupun juga dalam bentuk bon kontan atau bukti faktur penjualan dari Barang Kena Pajak ataupun adanya penggunaan Jasa Kena Pajak.

Cari Artikel di Sini



Leave a Comment

*

%d bloggers like this: