Definisi Umum Negara Hukum

Pengertian Negara hukum adalah alat-alat negara yang menggunakan kekuasaan hanya berdasarkan sebuah hukum yang berlaku dimana perilakunya ditentukan oleh hukum tersebut. Negara hukum didasarkan atas keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan juga baik.

Ada dua unsur utama dalam negara hukum, yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah dengan didasarkan pada norma obyektif dan norma obyektif tersebut harus memenuhi syarat formal serta dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Alasan Negara Berdasar Hukum

Dalam negara hukum, tentunya keberadaan hukum menjadi sangat krusial. Hukum dijadikan landasan dalam setiap tindakan yang dilakukan negara dan aparaturnya. Setidaknya ada empat alasan mengapa sebuah negara menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan hukum, yaitu :

  1. Demi suatu kepastian hukum.
  2. Adanya tuntutan perlakuan yang sama.
  3. Legitimasi demokrasi, dan
  4. Tuntutan akal budi.

Dalam negara hukum, alat-alat negara akan menggunakan kekuasaannya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sudah ditentukan dalam hukum tersebut. tujuan suatu perkara dalam negara hukum adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan adanya kebenaran, maka semua pihak berhak untuk melakukan pembelaan dan menggunakan bantuan hukum.

Unsur-Unsur Negara Hukum

Sebagai negara hukum, tentunya mempunyai beberapa unsur yang menunjang diberlakukannya secara efektif dasar bernegara sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapaun unsur-unsur negara hukum diantaranya adalah :

  1. Adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.
  2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
  3. Pemerintahan dijalankan berdasar peraturan perundang-undangan.
  4. Adanya peradilan administrasi ketika terjadi sebuah perselisihan antara rakyat dengan Pemerintahnya.

Ciri-Ciri Negara Hukum

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum jika memenuhi ciri-ciri dibawah ini, yaitu :

  1. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku.
  2. Kegiatan negara berada dibawah kendali dan kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif dan mandiri.
  3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin akan adanya hak asasi manusia.
  4. Menuntut adanya pembagian kekuasaan.

Cari Artikel di Sini