Pengertian Akuntansi Pemerintahan adalah: Tujuan, Syarat, Karakteristik

Akuntansi pemerintahan adalah jenis akuntansi yang hanya dilakukan di dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan daerah atau pusat. Akuntansi pemerintahan ini yang menjadi dasar atas siklus keuangan daerah. Semua pengelolaan data harus akurat, jika terdapat suatu selisih maka dapat terindikasi adanya korupsi.

Definisi Umum Akuntansi Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan secara umum ialah jenis akuntansi yang dilakukan oleh organisasi atau badan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan tidak menentang Undang – Undang.

Definisi Akuntansi Pemerintahan Menurut Ahli

Sedangkan pengertian akuntansi pemerintahan menurut para ahli ialah sebagai berikut ini:

1. Arifin Sabeni dan Imam Ghazali

Definisi akuntansi pemerintahan ialah suatu data akuntansi yang digunakan untuk memberi suatu informasi tentang seluruh transaksi ekonomi serta keuangan yang menyangkut organisasi pemerintahan dan organisasi – organisasi dengan tujuan non profit atau tidak menghasilkan laba.

2. Baswir

Makna akuntansi pemerintahan ialah suatu jenis akuntansi yang berkaitan dengan lembaga – lembaga pemerintahan serta lembaga non profit lainnya yang bertujuan tidak mencari profit atau laba. Meskipun suatu lembaga pemerintahan berskala besar, tetapi jika diukur dengan tolak ukur perusahaan, tergolong ke dalam lembaga mikro.

3. Kustadi Arinta

Akuntansi pemerintahan ialah suatu aplikasi akuntansi di dalam bidang keuangan negara,  terutama pada tahapan untuk pelaksanaan anggaran, termasuk seluruh dampak yang ditimbulkan baik bersifat sementara apapun permanen pada semua tingkatan dan unit dalam lembaga pemerintahan.

4. Bachtiar Arif

Akuntansi pemerintahan ialah suatu aktivitas dalam pemberian suatu jasa dengan tujuan menyediakan informasi keuangan maupun kegiatan ekonomi pemerintah sesuai dengan proses pencatatan, klasifikasi, rangkuman atau ikhtisar suatu transaksi keuangan maupun kegiatan ekonomi pemerintah serta menafsirkan informasi keuangan tersebut secara menyeluruh.

5. Abdul Halim

Akuntansi pemerintahan ialah suatu aktivitas maupun aktivitas jasa yang bertujuan untuk memberi suatu informasi yang kuantitatif, khususnya yang berhubungan dengan keuangan dari segi entitas pemerintah supaya pengambilan suatu keputusan ekonomi dengan logika dan sewajarnya dari seluruh pihak yang berkepentingan dalam berbagai macam bentuk tindakan alternatif yang terarah.

6. PP no 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP pasal 1 ayat 5

SAP ialah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Secara umum, tujuan akuntansi pemerintahan sama dengan tujuan akuntansi pada umumnya yaitu mengumpulkan semua asersi dan informasi yang ada, lalu melaporkan informasi tersebut terutama dalam bidang keuangan, posisi keuangan, arus kas dan kinerja di dalam suatu bisnis atau perusahaan. Informasi tersebut digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan sebuah keputusan ekonomi secara logis dan sewajarnya.

Manfaat Akuntansi Keuangan

Sedangkan untuk manfaat akuntansi pemerintahan, dijabarkan oleh bachtiar Arif, Muchlis dan Iskandar. Kegunaan akuntansi pemerintahan terbagi menjadi 3 bidang, yaitu :

1. Akuntabilitas

Di dalam lembaga pemerintahan, keuangan negara harus dikelola dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat dari lembaga konstitusi. Di Indonesia, pelaksanaan mengenai pengelolaan keuangan ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 5 menetapkan bahwa untuk mengecek dan bertanggung jawab atas Keuangan Negara yang diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya sudah ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Manajerial

Bagi lembaga pemerintah, dengan adanya akuntansi pemerintahandapat memungkinkan untuk melaksanakan suatu perencanaan yang berupa penyusunan anggaran atau APBN dan strategi pembangunan lainnya dengan tujuan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembangunan dan pengendalian atas semua kegiatan tersebut. Dalam upaya pencapaian akan kegiatan tersebut tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan, efektivitas, efisiensi dan ekonomis.

3. Pengawasan

Fungsi akuntansi pemerintahan terpusat pada operasional pencapaian atas perencanaan keuangan negara, ada sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi. Pemeriksaan keuangan Indonesia, terdiri atas pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional maupun manajerial.

Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Walaupun secara umum, segala jenis akuntansi mempunyai kegiatan yang sama namun untuk akuntansi pemerintahan terdapat suatu perbedaan. Menurut Bachtiar arif, Muchlis dan Iskandar karakteristik akuntansi pemerintahanantara lain:

  1. Pemerintah tidak berorientasi terhadap laba atau profit, sehingga di dalam akuntansi pemerintahan tidak dijumpai suatu laporan laba atau income statement serta segala kegiatan akuntansi tidak ada hubungan dan tujuan untuk mendapatkan laba.
  2. Pemerintah akan membukukan semua anggaran serta pelaksanaannya dan pengeluaran modal.
  3. Di dalam akuntansi pemerintahan, sumber dana yang dipergunakan lebih dari satu jenis sumber dana. Jadi tidak hanya sumber pajak dari masyarakat, namun juga sumber – sumber dana lain yang tidak berasal dari masyarakat.
  4. Akuntansi pemerintahan umumnya bersifat kaku dan tegas, sebab pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  5. Dalam akuntansi pemerintahan tidak dijumpai segala hal yang dalam upaya memperkirakan dan menyusun modal yang ditahan di dalam neraca laba dan rugi.

Syarat Akuntansi Pemerintahan

Untuk mencapai kriteria akuntansi pemerintahan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan harus bertujuan memenuhi akuntabilitas keuangan negara yang memadai. Syarat tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut ini :

1. Memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UUD 1945, UU, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang telah ditetapkan dan masih berlaku.

Akuntansi pemerintahan harus dirancang sesuai dengan segala persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam UUD 1945, UU dan peraturan lain. Dalam pelaksanaannya, terkadang terjadi suatu dilematis antara kepentingan efisiensi dan ekonomis serta berdampak positif bagi segala pihak termasuk masyarakat, namun hal tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945, UU dan peraturan lain.

Maka akuntansi tersebut harus sesuai dengan UUD 1945, UU dan peraturan lain walaupun tidak bersifat efisiensi dan efektif serta relevansi.

2. Selalu dikaitkan dengan klasifikasi anggaran pemerintah

Segala sistem akuntansi pemerintahan harus dirancang, dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi atau rencana anggaran yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dan lembaga legislatif. Fungsi dari anggaran dan akuntansi harus dapat saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan serta harus diintegrasikan.

3. Semua perkiraan harus diselenggarakan tanpa terkecuali

Di dalam sistem akuntansi pemerintahan harus mengembangkan semua perkiraan yang ada, bahkan untuk perkiraan kecil dan sepele, untuk mencatat dan membukukan semua transaksi keuangan yang telah terjadi.

Segala perkiraan harus disusun dan dapat menjaga akuntabilitas keuangan negara yang terukur dari semua sisi objek serta tujuan dari pengadaan dan penggunaan dana serta pejabat dan organisasi yang berperan untuk mengelolanya.

4. Anggaran yang telah disusun harus bersifat komunikatif dan memudahkan aparatur negara dalam memeriksanya

Suatu sistem akuntansi kepemerintahan yang telah disusun dan dikembangkan harus bersifat komunikatif, jelas, tepat tanpa adanya suatu rencana fiktif dan laba. Sehingga memudahkan aparatur negara dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa atas pelaksanaannya.

5. Perkembangan atas semua perkiraan harus efektif dan relevan

Semua perkiraan anggaran harus dikembangkan secara detail, efektif, efisien, relevan dan non profit. Perkiraan tersebut harus berhubungan dengan sifat, perubahan lingkungan dan perkembangan zaman (termasuk perkembangan teknologi dan informasi), sehingga hasil dari keuangan dan kegiatan ekonomi dapat diungkapkan dan dilaksanakan dalam suatu program dan terencana dengan sistematik.

6. Sistem akuntansi yang dikembangkan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar atas informasi keuangan yang berguna dalam pengembangan rencana dan program pemerintah

Perkembangan suatu sistem akuntansi pemerintahan harus berguna dan mempunyai informasi pengeluaran keuangan yang jelas. Lembaga yang berwenang untuk menggunakan informasi keuangan antara lain pemerintah, dewan perwakilan rakyat (DPR), bank dunia dan lembaga negara maupun lembaga internasional lainnya.

7. Pengadaan suatu perkiraan harus sesuai dengan analisis data keuangan

Semua perkiraan yang telah disusun dan ditetapkan harus memungkinkan dan sesuai dengan data keuangan yang tersedia. Sehingga analisis ekonomi sangat memungkinkan dalam menyusun suatu anggaran.

Klasifikasi atas semua transaksi pemerintah pusat maupun daerah harus sesuai dengan perkiraan dasar nasional. Perkembangan akan siklus akuntansi pemerintahan harus bersifat menyeluruh dan melibatkan semua pihak, baik rakyat maupun lembaga pemerintah.

Jadi akuntansi pemerintahan hanya suatu sistematik dalam menyusun dan menentukan segala perkiraan atas rancangan keuangan negara. Rancangan tersebut harus berguna bagi semua pihak tanpa terkecuali dan tidak ada indikasi suatu profit sekecil apapun. Lalu harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi dan informasi.

Cari Artikel di Sini



Leave a Comment

*

%d bloggers like this: