Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Dasar Hukumnya

Dari sekian banyak jenis pajak, tahukah anda dengan PPn? PPn mungkin banyak anda temui pada struk tagihan belanja anda. Sebenarnya apasih PPn ini? PPn sendiri merupakan singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai dimana pajak ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli yang biasanya dilakukan oleh tiap tiap individu maupun badan usaha tertentu.

PPn sendiri dapat dibebankan pada orang perorangan maupun badan usaha, namun ada pula PPn yang memang khusus dibebankan pada setiap jenis transaksi jual beli berupa properti yang dilakukan oleh masyarakat. Guna memahami lebih lanjut tentang PPn, simak ulasan lengkapnya dalam artikel berikut.

PPn DALAM BIDANG USAHA

PPn yang dikenakan pada bidang usaha tertentu merupakan jenis PPn yang biasanya tercantum dalam struk tagihan pembelanjaan anda. PPn ini akan dikenakan bagi tiap tiap transaksi yang ada dalam tahapan produksi ataupun distribusi dengan jumlah pajak yang dibebankan pada konsumen pemakai produk yang bersangkutan. Pengenaan pajak ini didasarkan pada Undang undang Nomor 42 Tahun 2009.

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn)

Adapun objek yang dapat dikenai dengan jenis pajak ini adalah :

  1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan juga Jasa Kena Pajak pada daerah kepabeanan oleh pelaku usaha.
  2. Impor barang yang dikenakan pajak.
  3. Pemanfaataan barang kena pajak yang tak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan dalam daerah pabean.
  4. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan dalam daerah pabean.
  5. Ekspor barang kena pajak yang berujud ataupun tidak berwujud serta ekspor jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn)

Berdasarkan aturan yang tercantum dalam Undang Undang tentang PPn, maka besaran tarif PPn adalah sebagai berikut :

  1. Tarif Ppn sebesar 10 %.
  2. Tariff PPn sebesar 0 % yang dikenakan pada ekspor barang kena pajak yang berwujud, ekspor barang kena pajak yang tak berwujud, serta ekspor jasa kena pajak.
  3. Tarif pajak tersebut dapat diubah menjadi paling sedikit 5 % dan maksimal 15 % yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PENYETORAN, PEMUNGUTAN, DAN LAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPn)

Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan juga pelaporan PPn adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP merupakan orang perorangan ataupun badan usaha yang mempunyai jumlah penjualan barang dan jasa lebih dari 4,8 miliar sebagaimana telah diatur ketentuannya dalam PMK Nomor 197/PMK.03/2013. Pelaporan PPn ini diakukan maksimal setiap akhir bulan berikutnya setelah bulan tertagihnya penjualan barang dan jasa yang melebihi nilai 4,8 miliar rupiah sebagaimana disebutkan sebelumnya.

PPn DALAM JUAL BELI PROPERTI

Bagaimana jika anda melakukan transaksi pembelian properti? Berapa PPn yang akan dikenakan pada anda berdasarkan transaksi tersebut? biasanya, pada kasus penjualan properti, pihak developer sudah mencantumkan pajak yang dibebankan pada harga properti yang anda bayar. Tarif PPn pada dasarnya dalam jual beli properti hanya dikenakan satu kali saja sebesar 10 % dari jumlah nilai dalam satu kali transaksi.

Pungutan pajak akan dilakukan saat nilai nominal transaksi minimal 36 juta. Nilai transaksi ini terdiri atas jenis, luas, lokasi, dan nilai dari properti yang diperdagangkan. Pembayarannya pun dapat dilakukan baik itu oleh orang perorangan ataupun diperantari oleh developer. Sedangkan setoran PPn tersebut dilakukan maksimal tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah terjadinya sebuah transaksi jual beli. Adapun laporannya harus dilakukan maksimal tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah adanya transaksi di kantor pajak yang bersangkutan.

Cari Artikel di Sini



Leave a Comment

*

%d bloggers like this: