5 Jenis Pajak Daerah Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007

Kehadiran pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi Negara dan juga masyarakat Indonesia karena pemanfaatan pajak bisa dialokasikan untuk berbagai macam penyediaan pelayanan publik yang juga dinikmati oleh masyarakat sendiri. Pajak yang selama ini dihimpun oleh Pemerintah berasal dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, tersirat bahwa setiap warga negara menjadi berperan dalam pembangunan bangsa dan negara melalui pembayaran pajak. Sebagaimana kita ketahui, kewenangan pemungutan pajak terbagi menjadi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Pusat dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah. Berikut ini ada 5 jenis pajak yang pemungutannya menjadi kewenangan milik Pemerintah Daerah dan dikenal sebagai Pajak Daerah. Pajak Daerah tersebut telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007, diantaranya  :

1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Pajak ini masuk dalam pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dbebankan kepada pemilik kendaraan bermotor. Tarif PKB di setiap provinsinya sama dan sudah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Menurut PP Nomor 65 Tahun 2001, PKB terbagi dalam 3 jenis, yaitu :

  1. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
  2. 1 % untuk kendaraan bermotor umum
  3. 0,5 % untuk kendaraan bermotor berupaa alat berat dan dimensinya besar.

2. BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)

Pajak ini harus dibayarkan atas penyerahan hak milik sebuah kendaraan bermotor dari adanya perjanjian kedua belah pihak. Pemungutan pajak jenis ini sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 dan PP Nomor 65 Tahun 2001.

3. PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pajak ini merupakan pajak penggunaan bahan bakar yang digunakan dalam keadaan bermotor baik berupa bahan bakar cair maupun bahan bakar gas. Ketentuan mengenai pajak ini telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi 10 %, sedangkan untuk kendaraan bemotor umum dikenai minimal 50 % lebih rendah dibandingkan tarif pajak bahan bakar pribadi.

4. PAJAK AIR PERMUKAAN

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak air permukaan adalah pajak yang dibebankan atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Tarif pajaknya ditetapkan sebesar maksimal 10 % sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 4 Undang undang yang sama.

5. PAJAK ROKOK

Pajak Provinsi atau pajak daerah lainnya adalah pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungutan terhadap cukai rokok yang dilakukan oleh Negara. Tarif pajak rokok sudah tercantum dalam Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2009 sebesar 10 %. Penerimaan pajak rokok ini, setidaknya 50 % dari jumlah pajak yang disetor harus dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat setempat.

Kehadiran pajak dirasa sangat menguntungkan baik bagi Pemerintah maupun masyarakat karena pajak dipakai untuk pembiayaan sarana dan prasarana yang ada di daerah yang akan dimanfaatkan dan dirasakan sendiri oleh warga masyarakat. Disiplin membayar pajak tentunya ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.


Cari Artikel di Sini


Leave a Reply

*

%d bloggers like this: