Tahapan Dan Rumus Biaya Mengurus Sertifikat Rumah

Beberapa hal yang berhubungan dengan kepemilikan hak-hak atas tanah seperti Hak Milik dan juga Hak Guna Bangunan (HGB) telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau dikenal dengan nama UUPA. Hak Guna Bangunan (HGB) hanya memberi pemegangnya untuk memanfaatkan tanah guna pendirian bangunan di atas tanah yang bukan miliknya karena kepemilikan tanah berada di tangan Negara. Jangka waktu HGB paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Setelah hapus, hak atas tanah tersebut akan dihapus dan tanah sepenuhnya akan dikuasai oleh Negara.

Dikutip dari cermati.com, berbeda halnya dengan Hak Milik. Dalam Hak Milik, pemegang hak atas tanah memiliki kepemilikan penuh atas sebidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik. Bahkan hak milik ini sifatnya turun temurun dan merupakan hak paling kuat dari hak-hak atas tanah lainnya yang diatur dalam UUPA. Hanya WNI-lah yang dapat memperoleh Hak Milik. Jika dalam suatu pembangunan perumahan, Developer membeli tanah penduduk dengan status Hak Milik, maka Badan Pertanahan Nasional akan menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 UUPA.

Untuk mengurus Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), anda harus :

  1. Membeli dan mengisi formulir permohonan di dinas yang terkait.
  2. Memiliki dan membawa langsung Sertifikat Hak Atas Tanah baik itu Hak Pakai atau HGB.
  3. Membawa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat keterangan yang berasal dari kelurahan yang menyatakan bahwa rumah tersebut digunakan untuk rumah tinggal.
  4. Membawa surat kuasa dan fotocopy KTP penerima kuasa, hanya apabila dikuasakan.
  5. Identitas pemohon berupa KTP, KK yang merupakan WNI, akta pendirian atau akta perubahan apabila yang mengajukan adalah badan hukum.
  6. Membawa fotocopy Pembayaran PBB tahun berjalan dengan menunjukkan aslinya.
  7. Membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa anda tidak memiliki tanah perumahan lebih dari 5 idang dengan luas tanah keseluruhan tidak lebih dari 5000 meter persegi.
  8. Membuat Surat Pernyataan dari pemegang hak tanggungan apabila tanah tersebut telah dibebani dengan hak tanggungan.
  9. Membawa pernyataan Hak Tanggungan dari Pemohon.
  10. Membawa Surat Pernyataan dari Pemohon, dan
  11. Membayar tarif atas jenis penerimaan bukan pajak untuk pelayanan pendaftaran tanah yang besarannya dapat anda tanyakan langsung pada dinas yang terkait.

Adapun tarif resmi pengurusan pembuatan Sertifikat Tanah per tahun ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 dengan rumus :

{2% x (NPT-NPTTKUP)} – {(Sisan HGB/Jangka Waktu HGB) x UP HGB x 50%}

Keterangan :

  1. NPT = Nilai Perolehan Tanah, merupakan NJOP Tanah
  2. NPTTKUP = Nilai Perolehan Tanah Tidak Kena Uang Pemasukan, merupakan NJOPTKP
  3. UP HGB = Uang Pemasukan HGB
  4. Jangka Waktu 30% = 1% x (NPT-NPTTKUP), jika kurang dari 30 tahun = (Jangka Waktu HGB yang diberikan : 30) x {1% x (NPT-NPTTKUP)}
  5. Rumus = [Luas Tanah x (NJOP-NJOPTKP)] x 5% + biaya Notaris anatra 750 .000 sampai dengan 2.500.000 rupiah.

Mengubah maupun meningkatkan status hak atas tanah membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu anda harus dibekali dengan rasa sabar dan tidak terburu buru. Perhatikan setiap tahapan dengan baik dan lakukan secara detail agar prosesnya berjalan lancar dan tidak menemui kendala yang berarti.

Cari Artikel di Sini


Tahapan Dan Rumus Biaya Mengurus Sertifikat Rumah | Admin | 4.5
%d bloggers like this: